Permen Terkait Apartemen/Rusun Mengundang Polemik Besar di Tubuh REI dan P3SRI

Pada akhir tahun 2018 kemarin tepatnya di bulan Oktober, Kementrian PUPR menerbitkan sebuah peraturan terkait aparemen dan rumah susun. Sayangnya dalam peraturan baru tersebut, banyak kejaggalan yang mengundang perselisihan antara beberapa pihak. Ya, peraturan Pemerintah atau yang lebih sering disebut Permen ini dianggap condong pada satu pihak dimana pihak tersebut akan mendapatkan keuntungan financial. Dalam […]

Hasil gambar untuk rusun

Pada akhir tahun 2018 kemarin tepatnya di bulan Oktober, Kementrian PUPR menerbitkan sebuah peraturan terkait aparemen dan rumah susun. Sayangnya dalam peraturan baru tersebut, banyak kejaggalan yang mengundang perselisihan antara beberapa pihak. Ya, peraturan Pemerintah atau yang lebih sering disebut Permen ini dianggap condong pada satu pihak dimana pihak tersebut akan mendapatkan keuntungan financial.

Dalam hal ini Real Estae Indonesia (REI) dan Persatan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) mengajukan gugatan Judical Review pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum da Perumahan Rakyat NO 23/PRT/M/2018 terkait Perhimpunan Pemilik dan Penghunin Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Yusril Ihza yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara ditunjuk oleh Real Estae Indonesia sebagai perwakilan dalam kasusu ini.

Yusril menganggap Permen yang diterbitkan oleh Menteri PUPR tersebut bukannya menjadi jalan terang terhadap para penghuni rumah susun namun justru memnicu ketidakpastian hukum. Dampak ini kan sangat terasa bagi para pemilik unit satuan rumah susun yang notabennya sudah aktif dan tidak pernah bermasala.

Tak hanya itu, penerbitan Permen tersebt juga dirasa dapat menganggu ketenangan dan kelancaran pada pengembangan apartemen, serta rumah susuh. Begitu juga dengan hak dan kewajiban pemilik setiap unit bangunan yang menjadi terusik.

“Ada enam kejanggalan pada Permen PUPR itu, misalnya pada Pasal 19 ayat 3 terkait Pemilihan Pengurus PPPSRS bertentangan dengan UU karena UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Rusun) pasal 75 tidak mengatur hak suara dalam pembentukan PPPSRS. Demikian juga keputusan MK No.35/PUU-XIII/2015 tentang pemilihan pengurus PPPSRS,” ungkap Yusril ketika diwawancarai dikatornya, Ihza & Ihza Law Firm yang terbasisi di Jakarta pada Kamis (17/1/19).

Kejanggalan yang ditemui Yusril dalam Permen tersebt antara lain ialah lampiran Permen Nomer 23 Tahun 2018, dimana terdapat anggaran dasar yang menyalahi UU sebab terdapat penambahan hak yang tak sesuai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *